Pendampingan hukum yang jelas, sejak konsultasi pertama.
Kami memberikan pendampingan hukum untuk perkara pidana, perdata, korporasi, keluarga, HKI, dan pajak. Dengan pengalaman dan komitmen, kami membantu Anda menemukan solusi hukum yang tepat, cepat, dan efektif.
Setiap perkara ditangani dengan pendekatan yang jelas agar Anda tahu langkah selanjutnya.
Pidana
Pendampingan pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan, penahanan, praperadilan, dan persidangan, baik untuk terlapor maupun pelapor atau korban.
Perdata
Wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), utang-piutang, sengketa tanah dan properti, somasi, serta mediasi.
Korporat
Pendirian PT dan CV, kontrak kerja sama, MOU dan NDA, legal due diligence, perizinan usaha, dan sengketa bisnis.
Keluarga
Perceraian, hak asuh anak dan nafkah, harta bersama, perjanjian perkawinan, waris, dan hibah.
HKI
Pendaftaran merek dan hak cipta, perjanjian lisensi, dan penanganan pelanggaran kekayaan intelektual.
Pajak
Konsultasi pajak, perencanaan pajak korporat, dan pendampingan kepatuhan perpajakan bagi individu maupun badan usaha.
Juga menangani: litigasi, penyelesaian sengketa dan mediasi, penyusunan dan review kontrak, konsultasi dan pendapat hukum, serta perizinan usaha dan kepatuhan hukum.
Cara kami menangani perkara
Konsultasi awal
Ceritakan kronologi perkara dan siapkan dokumen yang Anda miliki. Semua yang Anda sampaikan dijaga kerahasiaannya.
Analisis dan strategi
Kami pelajari bukti dan posisi hukum Anda, lalu menjelaskan pilihan langkah yang realistis, termasuk jalur damai bila memungkinkan.
Pendampingan
Kami mendampingi langsung di setiap tahap, dari pemeriksaan dan negosiasi hingga persidangan.
Tim kami
Panji Jati Kusumo, S.H., M.H.
Managing Partner
Pengalaman profesional
Ketua Umum LBH Radar Keadilan Nusantara
Salah satu pendiri Yayasan LBH Radar Keadilan Nusantara
Penanganan perkara litigasi
Penanganan perkara non-litigasi
Sertifikasi
Auditor Hukum (CLA)
Legal Officer (CBLO)
Mediasi (CBMED)
Kriswandi, S.E., S.H., M.H.
Partner
Keahlian
Hukum pajak, konsultasi pajak bisnis, hukum korporasi
Pengalaman
Berpengalaman memberikan konsultasi pajak, perencanaan pajak korporat, serta pendampingan kepatuhan perpajakan bagi individu dan badan usaha.
Muhammad Asri Pratama P., S.H.
Penanganan Litigasi dan Non-Litigasi
Asep Nugroho, S.H.
Penanganan Litigasi dan Non-Litigasi
Shavinna Aysha Sulistiyani, S.H.
Hukum Korporat
Tentang kami
Kantor Hukum Jati Kusumo & Rekan dibentuk untuk memberikan layanan hukum yang praktis, komunikatif, dan dapat diandalkan bagi individu maupun badan usaha.
Visi
Menjadi kantor hukum pilihan yang profesional, terpercaya, dan relevan bagi kebutuhan hukum modern.
Misi
Memberikan layanan hukum yang jelas dan solutif.
Menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketepatan kerja.
Membangun hubungan jangka panjang dengan klien.
Kenapa memilih kami
Kami mengutamakan komunikasi yang mudah dipahami, strategi yang realistis, dan penanganan perkara yang fokus pada hasil.
Wawasan hukum
Panduan singkat untuk situasi hukum yang sering dihadapi klien kami.
Hukum pidana
4 menit baca
Hukum perdata
4 menit baca
Hukum perdata dan pidana
5 menit baca
Hukum korporat
5 menit baca
Konsultasikan perkara Anda
Hubungi kami melalui WhatsApp, telepon, atau email, atau isi formulir pesan.
Alamat
Jl. Rawamaya 2 RT02/RW02, Kel. Beji, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat
Ceritakan singkat perkara Anda. Kami akan menghubungi Anda melalui nomor HP atau email yang Anda isi.
Hukum Pidana
Cara Menghadapi Panggilan Polisi dengan Benar
4 menit baca
Menerima surat panggilan dari polisi sering kali membuat panik, padahal ada prosedur hukum yang jelas untuk memastikan hak Anda tetap terlindungi. Baik Anda dipanggil sebagai saksi maupun tersangka, memahami langkah-langkah berikut akan membantu Anda menghadapinya dengan tenang dan tepat.
1. Periksa Keabsahan Surat Panggilan
Surat panggilan yang sah harus memuat alasan pemanggilan, status Anda (saksi, tersangka, atau ahli), serta ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik. Sesuai Pasal 227 KUHAP, surat panggilan juga harus disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal pemeriksaan.
Jika surat panggilan disampaikan kurang dari 3 hari sebelum jadwal pemeriksaan, Anda berhak mengajukan surat keberatan dan meminta penjadwalan ulang.
2. Pahami Status Anda
Status saksi dan tersangka memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Jangan ragu menghubungi nomor penyidik yang tercantum di surat panggilan untuk menanyakan kasus apa yang sedang diperiksa sebelum Anda datang.
3. Hak Anda sebagai Saksi
Berhak diperiksa di tempat kediaman apabila memiliki alasan yang patut dan wajar untuk tidak dapat hadir (Pasal 113 KUHAP).
Berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak mana pun (Pasal 117 ayat 1 KUHAP).
Berhak menolak menandatangani berita acara pemeriksaan apabila keterangan yang dicatat tidak sesuai, dengan menyampaikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP).
4. Hak Anda sebagai Tersangka
Berhak didampingi penasihat hukum di setiap tahap pemeriksaan.
Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli yang keterangannya menguntungkan.
Tidak dibebani kewajiban pembuktian — pembuktian adalah tugas penyidik dan penuntut umum.
5. Persiapan Sebelum Datang
Siapkan dokumen identitas, catat kronologi yang relevan dengan jujur dan runtut, dan pertimbangkan untuk didampingi advokat — terutama apabila Anda berstatus tersangka atau kasusnya berpotensi memberatkan.
Butuh pendampingan hukum pidana? Tim kami siap mendampingi dari tahap pemeriksaan hingga persidangan.
Somasi adalah surat peringatan atau teguran resmi yang bertujuan menyatakan pihak penerima lalai memenuhi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Menerima somasi memang serius, tapi bukan berarti Anda harus panik.
1. Tetap Tenang
Somasi adalah bentuk komunikasi hukum yang formal, namun belum berarti perkara akan berlanjut ke pengadilan. Bersikap tenang membantu Anda merespons secara rasional dan strategis.
2. Baca dan Pahami Isi Somasi dengan Cermat
Perhatikan identitas pengirim, dasar hukum yang digunakan, tuntutan yang disampaikan, dan tenggat waktu untuk merespons.
3. Simpan Semua Dokumen
Simpan salinan surat somasi, amplop, dan tanda terima sebagai bukti apabila persoalan berlanjut ke jalur hukum.
Hindari langsung menjawab atau menghubungi pihak pengirim somasi tanpa memahami posisi hukum Anda terlebih dahulu.
4. Konsultasikan dengan Advokat
Advokat membantu menilai keabsahan somasi, menyusun tanggapan hukum yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, serta membuka opsi penyelesaian damai.
5. Susun dan Kirim Tanggapan Resmi
Tanggapan somasi dapat berupa menerima dan memenuhi tuntutan, menolak disertai alasan dan bukti, atau mengajukan penyelesaian alternatif seperti mediasi.
Hak Anda sebagai Penerima Somasi
Berhak menolak somasi apabila isinya tidak berdasar.
Berhak meminta klarifikasi atau mengajukan mediasi.
Berhak menyelesaikan persoalan secara damai.
Berhak membela diri apabila perkara berlanjut ke pengadilan.
Menerima somasi dan butuh pendampingan? Kami bantu menilai posisi hukum Anda.
Banyak orang bingung membedakan kapan suatu persoalan harus diselesaikan lewat gugatan perdata dan kapan harus dilaporkan sebagai perkara pidana.
Gugatan Perdata
Upaya hukum yang diajukan penggugat terhadap tergugat atas pelanggaran hak pribadi yang menimbulkan kerugian, seperti wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Tujuannya pemulihan hak dan ganti rugi.
Laporan Pidana
Pengaduan kepada polisi atas dugaan tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, penipuan, atau penganiayaan. Tujuannya agar pelaku dikenai sanksi pidana oleh negara.
Wanprestasi vs Perbuatan Melawan Hukum
Wanprestasi
Perbuatan Melawan Hukum
Timbul dari perjanjian (Pasal 1243 KUH Perdata)
Tidak perlu hubungan kontraktual sebelumnya
Membutuhkan somasi terlebih dahulu
Tidak memerlukan somasi
Gugatan wanprestasi dan gugatan PMH tidak boleh digabung dalam satu berkas perkara — harus diajukan terpisah.
Bagaimana Memilih Jalur yang Tepat?
Ada perjanjian yang dilanggar dan kerugian keperdataan murni: gugatan wanprestasi.
Ada perbuatan merugikan tanpa perjanjian, misal penipuan: gugatan PMH dan/atau laporan pidana terpisah.
Beberapa kasus punya dua sisi sekaligus, tetap diproses lewat jalur masing-masing.
Bingung perkara Anda masuk jalur yang mana? Konsultasikan kronologi kasus Anda.
Banyak sengketa bisnis berawal dari kontrak yang disusun terburu-buru atau kurang detail. Perjanjian yang jelas sejak awal adalah bentuk perlindungan paling efektif bagi bisnis Anda.
Syarat Sahnya Perjanjian
Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata: kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perjanjian, adanya hal tertentu yang diperjanjikan, dan sebab yang halal.
Klausul Penting yang Wajib Ada
Identitas Para Pihak — nama, alamat, dan nomor identitas/badan hukum secara jelas.
Objek Perjanjian — uraian rinci barang, jasa, atau hak yang diperjanjikan.
Harga & Pembayaran — nilai yang disepakati serta cara dan waktu pembayaran.
Jangka Waktu — durasi kontrak dan mekanisme perpanjangan/pengakhiran.
Penyelesaian Sengketa — tahapan negosiasi, mediasi, hingga arbitrase/pengadilan.
Force Majeure — ketentuan bila terjadi peristiwa di luar kendali para pihak.
Kerahasiaan — batasan informasi yang tidak boleh disebarkan.
Simpan salinan kontrak yang sudah ditandatangani lengkap oleh semua pihak sebagai bukti sah bila terjadi perselisihan.
Selalu Konsultasikan Sebelum Tanda Tangan
Advokat membantu mengecek kepatuhan hukum, menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak, serta menambahkan klausul perlindungan yang mungkin terlewat.
Mau kontrak bisnis Anda direview dulu? Kami bantu susun atau tinjau sebelum ditandatangani.
Kami mendampingi klien yang berhadapan dengan proses hukum pidana, baik sebagai saksi, tersangka, terdakwa, maupun korban/pelapor — mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan di pengadilan.
Lingkup Layanan
Pendampingan pemeriksaan di kepolisian/kejaksaan (BAP)
Pendampingan proses penahanan dan pengajuan penangguhan penahanan
Pendampingan persidangan di Pengadilan Negeri
Pengajuan praperadilan
Pendampingan pelapor/korban tindak pidana
Proses Penanganan
Konsultasi awal untuk memahami kronologi kasus, dilanjutkan analisis bukti dan penyusunan strategi pendampingan, lalu pendampingan langsung pada setiap tahap pemeriksaan hingga persidangan.
Semakin cepat Anda berkonsultasi setelah menerima panggilan atau mengalami suatu peristiwa pidana, semakin besar ruang untuk menyusun strategi hukum yang tepat.
Butuh pendampingan hukum pidana? Konsultasikan kasus Anda dengan tim kami.
Kami membantu individu maupun badan usaha menyelesaikan sengketa keperdataan, mulai dari upaya damai hingga litigasi di pengadilan, dengan pendekatan yang mengutamakan hasil terbaik bagi klien.
Lingkup Layanan
Gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH)
Sengketa utang-piutang
Sengketa tanah dan properti
Penyusunan dan pengiriman somasi
Mediasi dan negosiasi penyelesaian sengketa
Proses Penanganan
Kami memulai dengan meninjau duduk perkara dan dokumen pendukung, mengupayakan penyelesaian melalui somasi dan negosiasi, dan bila diperlukan melanjutkan ke gugatan perdata di pengadilan.
Sebagian besar sengketa perdata dapat diselesaikan lebih cepat dan hemat biaya melalui jalur negosiasi sebelum masuk ke persidangan.
Punya sengketa perdata yang perlu diselesaikan? Diskusikan dengan kami.
Kami membantu pelaku usaha — dari UMKM hingga perusahaan — membangun fondasi hukum yang kuat, mulai dari pendirian badan usaha hingga penyusunan kontrak dan penyelesaian sengketa bisnis.
Lingkup Layanan
Pendirian dan legalitas PT, CV, dan firma
Penyusunan kontrak kerja sama, MOU, dan NDA
Legal due diligence
Pengurusan perizinan usaha (NIB, izin operasional)
Pendampingan sengketa bisnis
Proses Penanganan
Kami mempelajari kebutuhan dan struktur bisnis Anda, menyusun atau meninjau dokumen legal yang diperlukan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Kontrak yang disusun dengan jelas sejak awal adalah cara paling efektif mencegah sengketa bisnis di kemudian hari.
Butuh pendampingan legal untuk bisnis Anda? Hubungi kami.
Kami memahami bahwa persoalan keluarga bersifat sensitif. Tim kami mendampingi klien dengan pendekatan yang menjaga privasi dan kepentingan terbaik seluruh pihak, termasuk anak.
Lingkup Layanan
Perceraian (cerai talak maupun cerai gugat)
Hak asuh anak dan penetapan nafkah
Pembagian harta bersama (gono-gini)
Perjanjian pra-nikah dan pasca-nikah
Waris, hibah, dan pengangkatan anak
Proses Penanganan
Konsultasi awal dilakukan secara rahasia untuk memahami situasi keluarga Anda, dilanjutkan dengan penyusunan strategi terbaik — baik melalui musyawarah maupun proses di Pengadilan Agama/Negeri.
Kami mengutamakan penyelesaian kekeluargaan bila memungkinkan, sebelum menempuh jalur litigasi.
Perlu pendampingan untuk urusan keluarga? Konsultasikan secara rahasia dengan kami.
Merek, karya, dan inovasi adalah aset berharga bagi bisnis Anda. Kami membantu mendaftarkan dan melindungi hak kekayaan intelektual dari potensi pelanggaran.
Lingkup Layanan
Pendaftaran merek dagang
Pendaftaran hak cipta
Konsultasi perlindungan paten sederhana
Penanganan sengketa pelanggaran merek dan hak cipta
Penyusunan perjanjian lisensi dan royalti
Proses Penanganan
Kami melakukan penelusuran ketersediaan merek/hak yang akan didaftarkan, menyusun dan mengajukan permohonan ke instansi terkait, serta memantau prosesnya hingga terbit sertifikat.
Mendaftarkan merek sejak dini melindungi bisnis Anda dari peniruan dan sengketa di kemudian hari.
Ingin mendaftarkan atau melindungi merek/karya Anda? Konsultasikan dengan kami.
Kami membantu individu dan badan usaha memahami serta memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari konsultasi rutin hingga perencanaan pajak korporat.
Lingkup Layanan
Konsultasi pajak untuk pribadi dan badan usaha
Perencanaan pajak korporat
Pendampingan kepatuhan perpajakan
Proses Penanganan
Kami mempelajari kondisi usaha dan dokumen perpajakan Anda, menjelaskan kewajiban yang berlaku, lalu menyusun langkah kepatuhan atau perencanaan yang sesuai.
Punya pertanyaan soal pajak pribadi atau usaha? Konsultasikan dengan kami.